Jokowi juga mengawali pemerintahannya dengan menaikkan anggaran untuk infrastruktur dan mendorong perubahan struktural perekonomian Indonesia dari ekspor komoditas ke ekspor produk manufaktur bernilai tambah tinggi. Iklim investasi terus diperbaiki, antara lain lewat sejumlah paket kebijakan ekonomi.
PortalPositif.com Di tengah kelesuan ekonomi dunia, 2015 dan 2016, Presiden Jokowi berhasil mengangkat perekonomian Indonesia. Kesuksesan terjadi karena Jokowi mempelopori pemerintahan yang bersih dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Presiden sangat serius memberantas korupsi dan pungli di pemerintahan.
Selain itu, anggaran negara digunakan secara efektif untuk kegiatan produktif, yakni membangun infrastruktur dan berbagai program menaikkan kesejahteraan rakyat seperti BPJS kesehatan.
Setelah dua bulan menjadi presiden, Jokowi pada 18 November 2014 menaikkan harga BBM untuk memangkas subsidi yang selama bertahun-tahun digunakan untuk kegiatan konsumtif. Langkah berani Jokowi ini membuat APBN lebih kredibel. Hal itu dikatakan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio kepada Investor Daily, di Jakarta, Selasa (21/2).
Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, kata Tito, tegolong tertinggi di dunia setelah Tiongkok dan India. Tahun-tahun pemerintahan Jokowi adalah tahun yang sulit karena ekonomi dunia melambat. Pertumbuhan ekonomi Eropa pada 2015 dan 2016 hanya 1,5% dan 1,8%. Ekonomi Tiongkok yang hampir selama dua dekade melaju di atas 8%, sejak 2014 turun di bawah 7%.
Jokowi juga mengawali pemerintahannya dengan menaikkan anggaran untuk infrastruktur dan mendorong perubahan struktural perekonomian Indonesia dari ekspor komoditas ke ekspor produk manufaktur bernilai tambah tinggi. Iklim investasi terus diperbaiki, antara lain lewat sejumlah paket kebijakan ekonomi.
Di sisi lain, pemerintahan Jokowi membuat terobosan di bidang politik anggaran dengan memangkas secara ekstrem subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan mengalihkannya ke sektor-sektor produktif. Pada 2015, pemerintah memangkas subsidi BBM dan elpiji dari Rp 240 triliun menjadi hanya Rp 60,8 triliun. Setahun kemudian dipermak lagi menjadi hanya Rp 43,6 triliun, bahkan tahun ini cuma Rp 32,3 triliun.
Dalam APBN 2017, asumsi pertumbuhan ekonomi nasional dipatok 5,1%, lebih rendah dari asumsi APBN-P 2016 sebesar 5,2%, namun lebih tinggi dari realisasi tahun lalu yang hanya 5,02%.
Sejalan dengan itu, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka tahun ini turun menjadi 5,60% dibanding tahun lalu sekitar 5,61%. Sedangkan angka kemiskinan ditargetkan turun dari 10,86% menjadi 10,5%. Adapun ketimpangan pengeluaran antarpenduduk yang diukur berdasarkan rasio Gini ditargetkan turun dari 0,394 menjadi 0,390. (beritasatu)
